Wantimpres Kunjungi BNN Bahas Permasalahan Narkoba yang Sudah Sangat Kompleks

Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan menghadiri pelantikan pejabat Eselon I dan II Badan Narkotika Nasional (BNN), Cawang, Jakarta Timur sekaligus mengecek ruang tahanan tersangka narkoba. Hari ini, Jumat (11-03-2016), anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), KH Hasyim Muzadi berkunjung ke gedung BNN.
Banyak yang dibicarakan KH Hasyim Muzadi  dengan Kepala BNN,  Komisaris Jenderal Polisi Budi Waseso (Buwas) terkait permasalahan narkoba di negeri sangat kompleks sehingga tidak ada satu tempat pun yang bersih dari penyalahgunaan narkoba.
Narkoba telah menyasar segala lapisan, dari mulai oknum aparat hingga ke lingkungan relijius seperti pesantren.

Menuju Indonesia Tertib, Keselamatan Nomor Satu

Deponeering Kasus AS dan BW Menunjukkan Bahwa Hukum Telah Tunduk Pada Kekuasaan

Keputusan Jaksa Agung untuk melakukan penghentian penuntutan melalui mekanisme deponeering terhadap mantan pimpinan KPK, BW dan AS mendapat reaksi keras. Terlihat secara kasat, betapa hukum telah tunduk pada kekuasaan.
Reaksi muncul dari pensiunan Jenderal Polisi Sisno Adiwinoto. Dalam rilisnya kepada media, Kamis (03-03-2016), Sisno menyatakan bahwa penegakan hukum di Indonesia sudah tidak ideal. 
Sisno berpandangan bahwa hukum telah tunduk kepada kekuasaan. "Kalau Republik ini benar-benar negara berdasar atas hukum, semestinya hukum-lah yang 'supreme', tapi nyatanya hukum (selalu) sub-ordinate dan tunduk pada kekuasaan, sehingga negeri ini bukan lagi negara hukum (rechtsstaat) melainkan negara kekuasaan (machtstaat)," demikian disampaikan melalui rilisnya.

SATKOM SIBHARA JALIN MOU DENGAN KOMUNITAS RADIO KOBRA

Salah satu badan atau organisasi sayap KBPP Polri, yakni Satuan Komunikasi (Satkom) Siaga Bhayangkara (Sibhara) mulai menunjukkan eksistensinya. Satkom Sibhara merupakan satuan tugas khusus yang dibentuk untuk mendayagunakan segenap potensi anggota KBPP Polri dalam bentuk penyampaian informasi, pesan-pesan, gagasan dan lain-lain, salah satunya dengan menggunakan media komunikasi radio, yang bertujuan untuk membantu tugas pokok Polri dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat.

Satkom Sibhara sendiri merupakan badan khusus yang ada di dalam tubuh KBPP Polri dan telah ada sejak KBPP Polri terbentuk. Hanya saja, aktivitas organisasi yang menggunakan frekuensi radio ini tidak serta merta muncul seiring terbentuknya KBPP Polri. “Semua badan akan eksis dengan sendirinya sesuai kebutuhan organisasi,” tutur R Iwan Sumantri, Ketua KBPP Polri Resor Kota Bandung.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN BINMAS

TUGAS POKOK DAN FUNGSI SAT BINMAS adalah bertugas menjalankan dan melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan dalam penyuluhan masyarakat, pemberdayaan Perpolisian masyarakat ( Polmas ), melaksanakan pengawasan masyarakat, melaksanakan koordinasi keamanan masyarakat baik dalam bentuk pam swakarsa ( pengamanan swakarsa ), polsus ( Perpolisian khusus ), serta menjalin kerja sama dengan organisasi masyarakat, lembaga-lembaga baik swasta maupun negeri, instansi-instansi swasta maupun negri dan menjalin silaturrahim dengan tokoh yang ada dalam masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat sadar akan hukum dan peraturan perundang-undangan serta terpeliharanya kamtibmas.

Ini Kebijakan Umum Pertahanan Negara Lima Tahun Mendatang

Kebijakan umum pertahanan negara ini menjadi dasar bagi Menteri Pertahanan dalam menetapkan kebijakan mengenai penyelenggaraan pertahanan negara.

Pada 21 Agustus 2015 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019. Perpres ini merupakan amanat dari Pasal 13 ayat (2) UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
Sebagaimana dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet (Setkab), kebijakan umum pertahanan negara tersebut nantinya menjadi dasar bagi Menteri Pertahanan dalam menetapkan kebijakan mengenai penyelenggaraan pertahanan negara. serta bagi kementerian/lembaga dalam menetapkan kebijakan sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing terkait bidang pertahanan.
Kebijakan umum pertahanan negara tersebut tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Perpres ini.

KELUARGA BESAR PUTRA PUTRI POLRI (KBPPP)

Keluarga Besar Putra Putri POLRI (KBPPP) dibentuk tanggal 1 Maret 2003 di Sukabumi Jawa Barat merupakan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) sebagai wadah berhimpunnya keluarga besar Putra Putri POLRI di bawah pembinaan langsung KAPOLRI dan Ketua Umum Persatuan Purnawirawan (PP) POLRI, dan sebagai wadah untuk mempersiapkan kader-kader pimpinan nasional yang mendayagunakan segenap potensi yang dimilikinya bagi kepentingan bangsa dan NKRI.

Putra Putri POLRI yang lahir dari patriot-patriot bangsa, merasa sadar akan fungsinya sebagai generasi penerus, serta memiliki rasa bertanggung jawab untuk berperan dalam pembangunan nasional, guna mewujudkan cita-cita luhur bangsa, yakni masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.